RUU TNI DISAHKAN: Ancaman Bagi Kebebasan Sipil dan Kesejahteraan Keluarga?

DPR RI Resmi Mengesahkan UU TNI, Picu Pro dan Kontra

DPR RI secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada kamis, 20 Maret 2025. Keputusan ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak, termasuk aksi demonstrasi di berbagai daerah sebagai bentuk penolakan.

Kekhawatiran Publik: Militerisasi dan Ancaman Demokrasi

Pengesahan UU TNI ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait potensi kembalinya pola militerisasi seperti pada zaman Orde Baru. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperluas peran militer dalam kehidupan sipil, yang dikhawatirkan dapat mengikis supremasi hukum dan menghambat kebebasan berpendapat serta berekspresi. Dampaknya pun mulai dirasakan dalam dinamika sosial dan politik, menciptakan atmosfer ketidakpastian di tengah masyarakat.

Dampak Terhadap Orang Tua: Tekanan Ekonomi dan Pengasuhan

Pengesahan UU TNI turut menimbulkan dampak signifikan bagi kondisi ekonomi keluarga. Sejumlah sektor yang terdampak mengalami penurunan aktivitas ekonomi, memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Dengan meningkatnya tekanan ekonomi, menyebabkan banyak orang tua mengalami stres berkepanjangan dan pada akhirnya mempengaruhi pola pengasuhan terhadap anak-anak mereka.

Ketidakstabilan ekonomi dapat mengurangi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, termasuk pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini berisiko menurunkan kualitas hidup penerus bangsa.

Dampak Terhadap Anak: Risiko Malnutrisi dan Gangguan Psikologis

Anak-anak juga menjadi kelompok rentang terhadap dampak kebijakan ini. Kurangnya perhatian dari orang tua yang tengah menghadapi tekanan ekonomi dapat menghambat tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi akibat keterbatasan akses terhadap makanan bergizi berpotensi meningkatkan malnutrisi di kalangan anak-anak.

Selain itu, situasi keluarga yang tidak stabil dapat berdampak pada kondisi psikologis anak. Ketidakpastian ekonomi dan sosial menciptakan tekanan emosional yang dapat menghambat perkembangan mental serta kesejahteraan anak dalam jangka panjang.

Urgensi Evaluasi dan Perlindungan Kesejahteraan Keluarga

Memahami dampak dari kebijakan ini terhadap keluarga dan anak merupakan langkah awal dalam mencari solusi yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung yang mampu meminimalisir dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menjaga hak-hak dasar anak dan stabilitas keluarga. Tanpa langkah mitigasi yang tepat, perubahan ini beresiko mengancam masa depan generasi penerus dan stabilitas sosial dalam jangka panjang.